Masyarakat Indonesia dalam Pembangunan_[Otonomi Daerah]

     Pembangunan merupakan hal utama yang harus dilakukan jika ingin memperoleh kemajuan ke arah yang lebih baik pada suatu negara. Setiap pemerintah akan selalu melaksanakan pembangunan dan menjadikan pembangunan itu sendiri sebagai alat untuk memajukan kehidupan negara yang dipimpinnya. Singkatnya, dapat kita katakan bahwa pada suatu pemerintahan akan selalu dilaksanakan pembangunan sebagai proyek utama dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu langkah untuk memecahkan atau menemukan serta mengaplikasikan solusi dari permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya.

Berbicara tentang pembangunan, mungkin sebagian besar orang akan lebih memikirkan tentang perubahan fisik dan kemajuan ekonomi saja. Namun, pembangunan sebenarnya bukanlah sekedar pembangunan ekonomi dan fisik saja dan memiliki perspektif yang lebih luas.

Memang benar bahwasanya pebangunan fisik juga merupakan suatu hal yang penting juga, Sutami (era 1970-an) menyapaikan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam akan mampu akan mempercepat pembangembangan suatu wilayah. Namun, aspek sosial yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapatkan tempat yang strategis dalam suatu proses pembangunan. Pembangunan sebuah kota, wilayah, bahkan pada suatu negara seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan bahkan dapat dikatakan gagal. Sebagian besar dari kegagalan ini disebabkan karena dinamika yang berkembang di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang secara alamiah karena masyarakat yang hidup selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengekspresikannya di dalam setiap perkembangannya

Pembangunan pada suatu negara dikatakan gagal jika tidak mampu mencapai tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata serta menyeluruh baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan yang diselenggarakan akan terus mengalami kegagalan jika hanya bertumpu pada satu aspek saja dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat baik itu perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan, seharusnya dipandang sebagai suatu dinamika kehidupan yang akan selalu berkesinambungan satu sama lainnya. Pembangunan mengandung struktur perubahan besar, perubahan struktur ekonomi, perubahan struktur sosial, perubahan struktur budaya, perubahan struktur politik, dan perubahan struktur pendidikan, serta ikut pula mempengaruhi perubahan struktur fisik wilayah, perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai. Pembangunan juga akan membuka kemungkinan perubahan keadaan lingkungan.

Pembangunan yang ada di negara kita Indonesia, saat ini telah berubah dan berkembang dengan paham yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi proses pembangunan yang di Indonesia. Perubahan sistem dan tata cara yang digunakan dalam proses pembangunan di Indonesia yang awalnya cenderung untuk bersifat sentralistik dan dihadapkan pada sistem pemerintahan yang otoriter menuju kepada sebuah sistem yang lebih bersifat demokratis dengan melibatkan masyarakat di dalamnya diharapkan mampu untuk dapat membawa perubahan dalam pembangunan yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang dianggap lebih efektif jika ditangani secara spesifik telah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan kebijakan otonomi daerah. Namun, pada akhirnya juga dihadapkan pada masalah baru yang lebih sulit untuk dihadapi seperti penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan ataupun korupsi yang tengah menjadi masalah kompleks dalam birokrasi Indonesia saat ini.

Perubahan sistem pembangunan yang awalnya bersifat sentralistik dengan sistem Up-down menjadi Bottom-up memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Saat ini, pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan sistem yang berasas demokrasi. Namun, pada aplikasinya secara langsung malah terjadi ketimpangan yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat itu sendiri. Merupakan suatu hal yang benar jika kita melihat masyarakat sebagai pemegang peranan terpenting dalam pembangunan karena masyarakat itu sendiri merupakan pelaku dan sekaligus juga menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Di Indonesia saat ini, sudah terlihat di beberapa daerah bahwasanya masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses pembangunan. Salah satu contoh yang nyata adalah program PNPM Mandiri yang bukan hanya melibatkan masyarakat tapi juga menjadikan masyarakat sebagai penentu langkah yang akan diambil dalam pembangunan di daerahnya sendiri. Hanya saja, program ini belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mungkin saja butuh waktu atau hal lain sebagai faktor pendukung untuk menerapkan program ini secara lebih total ke seluruh Indonesia.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memang baik pada pembagiannya, hanya saja menurut Saya kurang efektif pada aplikasinya. Hal ini disebabkan karena yang diberi wewenang sebagai pemegang keputusan utama di daerah yaitu pemerintah daerah (Bupati) masih banyak yang menyimpang dari tujuan utama pembangunan. Bahkan tidak sedikit dari para pemerintah daerah yang ada di Indonesia menjadi pelaku korupsi. Memang sulit jika menduduki jabatan tertinggi pada suatu daerah dengan sistem yang otonom seperti saat ini karena begitu banyak godaan yang datang baik internal maupun eksternal. Salah satu hal yang paling banyak muncul adalah terkait dengan keuangan karena pintu korupsi begitu lebar terbuka dan dengan kekuasaan yang dimiliki membuat pemerintah daerah semakin berkuasa. Bahkan media yang merupakan salah satu pengontrol dari pelaksanaan pemerintahan daerah otonom ini bahkan kebanyakan juga bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

picture's by: [duwnatluvart.blogspot.com]

Dana yang ditujukan penggunaannya untuk pembangunan di daerah juga kebanyakan malah digunakan secara pribadi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tak heran jika pemerintah daerah kebanyakan memiliki harta kekayaan yang di atas rata-rata, memiliki mobil mewah, rumah mewah yang bahkan ada di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang besar terhadap keadaan masyarakat yang awalnya belum sejahtera menjadi lebih sengsara dan miskin. Dengan melihat keadaan yang seperti ini maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah tersebut gagal dalam melaksanakan pembangunan karena kesejahteraan masyarakatnya tidak tercapai. Mungkin saja pemerintah daerah yang ada saat ini memiliki pemahaman bahwa pembangunan itu diselenggarakan dengan tujuan bukan untuk kesejahteraan masyarakat melainkan untuk kesejahteraan pemerintah daerah itu sendiri dan keluarganya.

Jika kita meninjau pembangunan di beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa ini maka dapat kita lihat ada sebagian yang dapat dikatakan berhasil. Namun untuk daerah Timur Indonesia, akan lebih banyak didapati pembangunan yang berjalan pincang dan bahkan ada juga yang tidak berjalan sama sekali. Faktor kekuasaan masih menjadi pemegan utama kehidupan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang seharusnya menjadi hal penting yang menjadi pertimbangan malah dianggap tidak penting. Anggota DPRD yang seharusnya juga memihak masyarakat juga malah ujung-ujungnya menjadi penikmat uang rakyat dengan menempuh jalan korupsi bersama-sama dengan Bupati selaku pemerintah daerah.

Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan keadaan yang seperti saat ini. Satu hal yang paling aneh adalah pemilukada seperti sudah diatur siapa pemenangnya karena hasil akhirnya bahkan sudah dapat ditebak dengan jitu sejak awal. Saya merasa banyak hal-hal aneh lainnya yang menjadi tembok besar yang berfungsi sebagai pembatas antara pemerintah daerah dan masyarakat. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa masyarakat bahkan sudah tau seperti inilah akhirnya. Namun, seperti yang telah Saya katakan sebelumnya bahwa masyarakat tidak mampu berbuat banyak meskipun telah mengetahui seluk beluk pemerintahan. Dengan hal-hal yang demikian maka ada satu kesimpulan yang dapat Saya ambil yaitu bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah hanyalah mimpi bagi yang merindukan kesejahteraan. Masyarakat yang ada di daerah Saya saat ini bahkan sudah kebal dan tidak terlalu mengindahkan janji-janji dan para kandidat yang berkampanye pada saat pemilukada dan hanya pasrah pada kehidupannya masing-masing.

Pembangunan yang diselenggarakan di daerah Saya kebanyakan atau mungkin juga dapat dikatakan seluruhnya dilaksanakan dengan cara yang otoriter, dengan keputusan sepihak yang pastinya berpihak pada pemerintah. Pembangunan yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak masyarakat hanya akan dapat kita temui pada saat akhir masa jabatan pemerintah daerah atau mendekati Pemilukada selanjutnya. Sudah menjadi satu rahasia umum bahwa itu sebenarnya hanya untuk memperbaiki citranya sejenak agar mungkin dapat terpilih lagi sebagai Bupati selanjutnya.

Mungkin banyak orang yang memiliki pengetahuan luas akan berkata bahwa dalam tiap pilihan pasti ada win win solution. Mungkin juga ada benarnya, namun menurut saya itu hanyalah kata-kata yang dapat dipakai sebagai penyemangat di daerah Saya agar kita tidak menjadi orang-orang yang golput pada Pemilukada. Pemerintah yang haus kekuasaan dan mampu memanipulasi segala aktivitas yang ada dalam masyarakatnya merupakan ancaman terbesar bagi terwujudnya pembangunan dengan tujuan yang sebenar-benarnya tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pada akhirnya masyarakat akan tetap memilih untuk memperjuangkan hidupnya masing-masing secara individu dengan sedikit harapan agar pembangunan yang diselenggarakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan yang seharusnya mampu untuk memahami kebutuhan masyarakatnya dan mau mendengarkan segala keluhan masyarakat serta mau mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sudah seharusnya menjadi pemegang peranan penting dan utama dalam sebuah pembangunan. Namun, yang terjadi di daerah Saya saat ini adalah bahwa masyarakat harus selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah tanpa harus menolah dengan argumen selogis apapun. Jika berani melawan maka akan dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat yang lain betapa berkuasanya pemerintah daerah tersebut. Namun, Saya masih berharap bahwa masih ada pemikiran baik yang akan hadir dan merubah segala birokrasi kotor yang tersusun secara kompleks dan terbungkus rapi di seluruh jajaran pemerintahan daerah menjadi pemerintahan bersih dan mampu mencapai tujuan utama pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya.